SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) Dan Perhitungan Remunerasi Tiap Bulan

SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dan Perhitungan Remunerasi Tiap Bulan

Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974  Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang  kemudian diubah menjadi Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan pengertian  bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah   memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi  tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang berlaku. Sebagai aparatur negara, tentunya pegawai negeri sipil mempunyai tugas yaitu tugas pemerintahan dan pembangunan. Atas dasar tersebut setiap pegawai negeri sipil  dituntut untuk dapat memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan baik  maka dibutuhkan pegawai negeri sipil yang profesional, jujur, adil dan bertanggung  jawab. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai negeri sipil sebagai abdi negara  mengemban tanggung jawab yang besar demi kelancaran pembangunan bangsa.
Untuk menghasilkan pegawai yang profesional, jujur, adil dan bertanggung jawab seperti yang diamanatkan oleh undang-undang diperlukan adanya pembinaan PNS. Sebagai langkah awal dalam melakukan pembinaan diperlukan adanya penilaian terhadap kinerja PNS.  Penilaian ini nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan  pembinaan PNS, antara lain dalam hal mempertimbangkan kenaikan pangkat, penempatan  dalam jabatan, pemindahan, pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji berkala, dan lain - lain.
Menjelang akhir tahun setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk mendapatkan penilaian atas pekerjaan  atau kinerja dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah. Penilaian atas pekerjaan pegawai negeri  sipil ini awalnya dituangkan dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atau yang lebih dikenal dengan DP3 PNS. Namun DP3 PNS tersebut  memiliki banyak kelemahan sehingga disempurnakan dengan Penilaian Prestasi Kerja PNS. Kelemahan yang utama dari DP3 adalah tidak dapat digunakan dalam menilai dan mengukur seberapa besar produktivitas dan kontribusi PNS terhadap organisasi pemerintah. Hal ini disebabkan karena penilaian prestasi kerja pegawai dengan menggunakan metode DP3 tidak didasarkan pada target tertentu hanya mengacu pada perilaku kerjanya. Untuk itu diberlakukannya Penilaian Prestasi Kerja PNS untuk menyempurnakan pelaksanaan penilaian PNS sejak tahun 2014 sebagai periode pertama dan tahun 2015 sebagai periode kedua.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara sistematis yang penekanannya pada tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau tingkat capaian hasil kerja yang telah disusun dan disepakati bersama antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pejabat Penilai. Penilaian  prestasi kerja PNS itu sendiri memiliki dua unsur penilaian, yaitu yang pertama dari  Sasaran kinerja pegawai (SKP) dan yang kedua dari Perilaku kerja. Sasaran kinerja  pegawai merupakan rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS dan dilakukan berdasarkan kurun waktu tertentu serta memiliki beberapa aspek penilaian  baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Dan Perilaku kerja merupakan setiap  tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seorang PNS yang seharusnya  dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta memiliki beberapa unsur-unsur penilaian dalam perilaku kerja.
Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) diwajibkan bagi seluruh PNS atau ASN  yang dibuat setiap awal tahun anggaran (2 Januari) yang didalamnya memuat kegiatan  tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. SKP tersebut harus  disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagai kontrak kerja, untuk penilaian Sasaran Kerja Pegawai dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran (31 Desember) dengan  membandingkan capaian dan target yang telah diperjanjikan diawal tahun atau kontrak  kerja dan ditambahkan dengan tugas-tugas tambahan lainnya. Penilaian akhir dari  prestasi kerja adalah dengan cara menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja. Bobot nilai dari masing - masing adalah 60% bagi unsur SKP dan 40% bagi unsur perilaku kerja.
Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan  pada sistem prestasi kerja serta berguna untuk pertimbangan dalam kenaikan pangkat  atau jabatan seorang PNS. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip  objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
Penyusunan SKP ini dilakukan oleh semua PNS di semua instansi pemerintah, dengan unsur pejabat dinilai dan pejabat penilai yang disetujui langsung  oleh atasan. PNS yang tidak menyusun SKP maka akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

 

Dasar Hukum

  1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;

 

Fitur SKP

  1. Penyusunan SKP Tahunan
  2. Penilaian SKP Tahunan
  3. Penyusunan SKP Bulanan
  4. Penilaian SKP Bulanan
  5. Absensi Kehadiran & Apel (fingerprint x 100 C)
  6. Izin / Cuti
  7. Perhitungan Remunerasi
  8. Notifikasi Keterlambatan (email)
  9. Approval oleh atasan, baik penyusunan SKP, penilaian maupun pengajuan izin / cuti.

 

Tag: CodeIgniter, SKP, sasaran kinerja pegawai, remunerasi

Share

WMP (Wirausaha Muda Pemula) dan SKP (Sentra Kewirausahaan Pemuda)

Bismillahirrohmanirohim. Alhamdulillah. Puji...

E-Commerce CMS (ECR)

ECR (Electronic Commerce Reliable) merupakan CMS...

SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak)

Latar Belakang Penetapan kebijakan atau proses ...

Sistem Informasi Jalan dan Jembatan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor ...

Pembuatan e-Office (Sistem Informasi Perkantoran)

E-office / Sistem Informasi Perkantoran adalah...

0 Komentar - SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dan Perhitungan Remunerasi Tiap Bulan

Tambahkan Komentar Anda