Sistem Informasi Jalan Dan Jembatan

Sistem Informasi Jalan dan Jembatan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG), yang bertujuan untuk menyediakan akses terhadap Informasi Geospasial dan mewujudkan penyelenggaraannya yang berdaya guna dan berhasil guna baik di pemerintahan maupun berbagai aspek kehidupan masyarakat. Informasi Geospasial (IG) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 adalah Data Geospasial (DG) yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Berdasarkan hal tersebut, IG menjadi bagian komponen penting dalam mewujudkan sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor publik dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, baik pada pemerintahan tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan juga pada sektor perorangan dan kelompok orang, serta mendukung dalam pengambilan keputusan.

Adapun dalam membangun sebuah Informasi Geospasial Dasar (IGD) diperlukan kontribusi dan partisipasi dari Pemerintah Daerah. IGD dapat digunakan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang
(RDTR), sehingga mendukung dalam membangun dan menata ruang serta mengupayakan nilai tambah atas sumberdaya alam yang dimiliki daerah dengan tetap menjaga lingkungannya. Dengan begitu Pemerintah Daerah perlu mempercepat penyediaan IGD dengan spesifikasi berstandar nasional.

Pemerintah Daerah yang mampu menyediakan IG dan mendapatkan nilai tambah harus menjadi inovasi yang dapat diterapkan dalam kegiatan pemerintahan dan penataan ruang. Hal ini merupakan kunci keberhasilan strategi pembangunan berbasis data dan fakta, dan diharapkan IG dapat berkontribusi pada pembangunan simpul jaringan. Dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) menyebutkan bahwa JIGN terdiri dari pusat dan daerah. JIGN Pusat mencakup Lembaga Tinggi Negara, Instansi Pemerintah, TNI, dan POLRI. Sedangkan JIG Daerah terdiri dari Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan penyediaan DG dan IG untuk kebutuhan Pemerintah Daerah, dalam hal ini mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menggunakan DG dan IG, serta penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG. Maka dibutuhkan suatu Sistem Informasi Geografis (SIG) yang terintegrasi dalam pengembangan simpul jaringan dan dengan proses alih teknologi yang sistematis.

Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan:

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Informasi Geospasial
  2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)

Link terkait:

Permen PU No 18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan 2016

Tag: CodeIgniter, Website, Sistem Informasi, jalan dan jembatan, WebGIS, QGIS, Quantum GIS, Google Maps

Share

Sistem Informasi Absensi Pegawai Dengan Finger Print X 100 C

Sistem Informasi Absensi Pegawai merupakan sistem ...

SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dan Perhitungan Remunerasi Tiap Bulan

Latar Belakang Menurut Undang-Undang Nomor 8...

E-Commerce CMS (ECR)

ECR (Electronic Commerce Reliable) merupakan CMS...

Rimba CMS

Rimba CMS merupakan CMS / Content Management...

SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak)

Latar Belakang Penetapan kebijakan atau proses ...

0 Komentar - Sistem Informasi Jalan dan Jembatan

Tambahkan Komentar Anda